Kejaksaan Umum Dubai: Menguak Pilar Keadilan di Emirat
9 Mei 2025
Salin tautan
Sumber
12
Tampilkan sumber dalam teks
Menelusuri lanskap hukum di mana pun bisa terasa rumit, terutama saat kamu berada di negara lain. Di Dubai, dua pemain kunci membentuk proses peradilan pidana: Polisi Dubai dan Kejaksaan Umum (Public Prosecution) 
[1]
[11]. Meskipun polisi sering menjadi titik kontak pertama, Kejaksaan Umum, yang dikenal secara lokal sebagai Al Niyaba Al Amma, memegang peran yang berbeda dan sangat penting [11]
[2]
[3]. Mari kita perjelas apa sebenarnya yang dilakukan Kejaksaan Umum Dubai dan mengapa memahami fungsinya sangat penting bagi siapa pun yang tinggal atau mengunjungi emirat ini [1][11].
Langkah Awal: Investigasi Polisi Dubai
Ketika potensi kejahatan terjadi, prosesnya biasanya dimulai dengan Polisi Dubai [1]
[5]. Mereka biasanya adalah penanggap pertama, menerima laporan, mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), dan mengumpulkan informasi awal [1]
[7]. Anggap saja mereka sebagai pencari fakta di awal; tugas mereka meliputi mengambil keterangan dari pelapor dan saksi, mengidentifikasi dan memeriksa calon tersangka, dan mengumpulkan bukti awal [1][3]
[6][7]. Hukum UEA umumnya mengharuskan polisi menyelesaikan tahap awal ini dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Umum dalam jangka waktu tertentu, sering disebut 48 jam setelah laporan diajukan atau tersangka ditangkap [1][3]
[4]
[8]. Peran mereka utamanya adalah investigatif pada tahap awal ini, meletakkan dasar untuk tahap berikutnya [5][7].
Mendefinisikan Kejaksaan Umum Dubai (Niyaba Amma)
Jadi, apa sebenarnya Kejaksaan Umum Dubai, atau Niyaba Amma Dubai itu? Didirikan di Dubai berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1992, ini adalah otoritas yudisial independen, terpisah dari kepolisian [11][2][3]. Tujuan utamanya adalah bertindak atas nama masyarakat, mewakili kepentingan komunitas dalam urusan pidana dan memastikan supremasi hukum ditegakkan [11][2]. Yang penting, di bawah Hukum Federal UEA, Kejaksaan Umum memiliki kewenangan eksklusif untuk memulai dan melanjutkan proses pidana [1][11][8]. Ini berarti meskipun polisi melakukan investigasi, hanya Kejaksaan Umum yang dapat secara resmi memutuskan untuk melanjutkan kasus pidana melalui sistem hukum, menyoroti independensi dan peran sentralnya dalam sistem peradilan [1][11][2].
Kejaksaan Umum Mengambil Alih: Fungsi & Wewenang Utama
Meninjau Temuan Polisi & Investigasi Lanjutan
Langkah pertama bagi jaksa adalah meninjau dengan cermat laporan awal polisi dan semua bukti yang terkumpul [11][2][7]. Mereka tidak hanya sekadar menyetujui pekerjaan polisi; mereka memiliki wewenang untuk melakukan investigasi sendiri [11][2]. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan ulang terhadap pelapor, terdakwa, atau saksi, atau mengarahkan polisi (yang bertindak sebagai pejabat yudisial yang membantu kejaksaan) untuk mengumpulkan bukti yang lebih spesifik [1][11][2][6]. Perlu dicatat bahwa investigasi ini dilakukan dalam bahasa Arab, jadi penerjemah sangat penting jika pihak-pihak yang terlibat tidak berbicara bahasa tersebut [1].
Keputusan Penahanan dan Jaminan
Wewenang penting terletak pada pengambilan keputusan mengenai kebebasan terdakwa. Setelah menerima kasus dari polisi, jaksa harus memeriksa terdakwa, biasanya dalam waktu 24 jam [1][3][8]. Berdasarkan pemeriksaan ini dan bukti yang diajukan, jaksa memutuskan apakah akan memerintahkan penangkapan dan penahanan (remand) terdakwa atau membebaskannya, mungkin dengan jaminan [1][3][8]
[10]. Mereka memiliki wewenang untuk menetapkan syarat jaminan atau menolak jaminan sama sekali [3][7][8]. Jika penahanan diperintahkan, periode awal yang diberikan oleh kejaksaan biasanya 7 hari, yang dapat diperpanjang hingga 14 hari; penahanan lebih lanjut memerlukan persetujuan dari hakim 
[9][10].
Keputusan Penting Mengenai Dakwaan (Surat Dakwaan)
Ini mungkin fungsi yang paling signifikan: memutuskan apakah akan secara resmi mendakwa seseorang dengan suatu kejahatan. Kejaksaan Umum menilai semua bukti berdasarkan hukum UEA yang relevan [2][4]. Mereka menentukan deskripsi hukum (karakterisasi) yang tepat dari dugaan kejahatan dan membuat keputusan akhir apakah ada cukup bukti untuk dilanjutkan ke pengadilan [1][2][3][4]. Jika bukti dianggap cukup, kejaksaan mengajukan surat dakwaan dan merujuk kasus tersebut ke pengadilan pidana yang berwenang [1][11][3]. Namun, jika bukti dianggap tidak cukup, kejaksaan memiliki wewenang untuk mengarsipkan kasus atau menghentikannya sama sekali [4][6].
Mewakili Negara di Pengadilan
Jika kasus berlanjut ke persidangan, Kejaksaan Umum bertindak sebagai perwakilan negara dan masyarakat [4]. Tugas mereka adalah menyajikan kasus terhadap terdakwa di hadapan hakim, menguraikan dakwaan formal, menyajikan bukti yang dikumpulkan selama investigasi, dan membuat argumen hukum [6][7]. Pada dasarnya mereka memimpin kasus penuntutan di ruang sidang [4][6].
Supervisi dan Pengawasan
Peran Kejaksaan Umum meluas hingga mengawasi aspek-aspek tertentu dari pekerjaan penegakan hukum, terutama memastikan bahwa investigasi polisi mematuhi prosedur hukum [11][2]. Mereka juga memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap fasilitas pemasyarakatan dan pusat penahanan, memastikan fasilitas tersebut beroperasi sesuai dengan hukum [11][10]. Pengawasan ini membantu menjaga integritas sistem peradilan [2][11].
Melindungi Korban
Fungsi Lainnya
Selain tugas-tugas inti ini, Kejaksaan Umum menangani berbagai tugas lainnya. Ini termasuk melaksanakan putusan pengadilan, mengelola urusan kerja sama internasional seperti permintaan ekstradisi berkoordinasi dengan badan-badan seperti Interpol, menerbitkan surat perintah penangkapan, menyetujui permintaan pengawasan seperti penyadapan telepon, menangani permohonan grasi, dan bahkan memberikan nasihat hukum kepada entitas pemerintah [11][1][3][2].
Polisi vs. Kejaksaan: Memahami Alur Kerja
Membantu jika kita memikirkan proses ini sebagai sebuah urutan. Biasanya dimulai dengan laporan yang dibuat ke Polisi Dubai [1][5]. Polisi kemudian melakukan investigasi awal mereka [7]. Setelah itu, berkas perkara secara resmi dirujuk ke Kejaksaan Umum [5][7][8]. Kejaksaan Umum kemudian mengambil alih, melakukan tinjauan atau investigasi lebih lanjut, memeriksa terdakwa, dan membuat keputusan penting mengenai penahanan dan dakwaan [1][11][2][3][6]. Jika dakwaan diajukan, kasus tersebut berlanjut ke pengadilan yang berwenang, di mana Kejaksaan Umum menyajikan kasus negara [4][6].
Meskipun kolaboratif, ada hierarki yang jelas: Kejaksaan Umum memegang otoritas hukum tertinggi atas kasus pidana setelah melewati tahap awal kepolisian [11][2]. Polisi pada dasarnya bertindak di bawah supervisi kejaksaan terkait arah hukum kasus tersebut [1][11]. Pemisahan ini sangat penting; ini memastikan bahwa keputusan untuk menuntut seseorang didasarkan pada evaluasi hukum yang menyeluruh terhadap bukti yang cukup, bertindak sebagai mekanisme check and balance yang krusial dalam sistem peradilan pidana UEA [1][2]
[12].
Mengapa Ini Penting: Poin Praktis untuk Diingat
Jadi, apa intinya bagi kamu, baik sebagai turis, ekspatriat, maupun penduduk? Ingat ini: Polisi Dubai menangani laporan awal dan investigasi [1][5]. Tetapi Kejaksaan Umum Dubai-lah yang membuat keputusan hukum penting berikutnya – apakah seseorang ditahan, dakwaan formal apa yang diajukan (jika ada), dan apakah kasusnya dibawa ke pengadilan [1][2][3]. Mereka adalah penjaga gerbang menuju proses pengadilan formal [1][11]. Oleh karena itu, jika kamu terlibat dalam sistem peradilan pidana, terutama setelah Kejaksaan Umum terlibat, sangat disarankan untuk mencari nasihat dari profesional hukum yang berkualifikasi di UEA untuk memahami hak-hakmu dan menavigasi prosedur secara efektif [5][7][9].
Coba Gratis