Terjebak Sengketa Ketenagakerjaan di Dubai? Ini Jalur Penyelesaiannya
9 Mei 2025
Salin tautan
Sumber
31
Tampilkan sumber dalam teks
U
En Wikipedia
Nyulawglobal
Atblegal
Brill
Uaelegislation Gov
U
Dlapiperdataprotection
Twocontinents
Dubaicriminaldefense
En Wikipedia
Aldhaheriinternational
Horizlaw
Fotislaw
Uae-lawyers
Bayut
Bayut
Mydubailawyer
Independent Co
Hzlegal
Matrixlaw Co
Visitdubai
Uk Practicallaw Thomsonreuters
Trowers
Nortonrosefulbright
Pchr Gov
U
Pinsentmasons
Dvpc
Dvpc
Google
Ekonomi Dubai yang dinamis menarik talenta dari seluruh dunia, menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan serba cepat 
[20]
[30]. Meskipun energi ini mendorong inovasi dan pertumbuhan, kenyataan juga menunjukkan bahwa perselisihan terkadang dapat muncul antara pemberi kerja dan pekerja 
[15]
[17]. Masalah seperti upah yang tidak dibayar, sengketa terkait pemutusan hubungan kerja, atau ketidaksepakatan mengenai ketentuan kontrak sayangnya dapat terjadi [15]
[27]
[28]. Untungnya, UEA memiliki kerangka hukum yang jelas, terutama Keputusan Undang-Undang Federal No. 33 Tahun 2021 (UU Ketenagakerjaan UEA), dan otoritas khusus, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MoHRE), untuk membantu menyelesaikan masalah ini secara adil di sektor swasta 
[2][15]
[24]. Panduan ini akan memandu Anda melalui proses MoHRE langkah demi langkah, menjelaskan bagaimana sengketa ketenagakerjaan ditangani di Dubai, berdasarkan prosedur resmi [2]
[7][15].
Kerangka Hukum: Peran MoHRE
Dasar untuk hubungan kerja di sektor swasta Dubai adalah Keputusan Undang-Undang Federal No. 33 Tahun 2021 [2][15][24]. Undang-undang ini menguraikan hak dan kewajiban baik pemberi kerja maupun pekerja [2][15]. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Emiratisasi (MoHRE) adalah badan pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengawasi hubungan ini dan mengelola sengketa ketenagakerjaan [2][7][15]. Anggap saja MoHRE sebagai tempat pertama yang dituju ketika perselisihan muncul, kecuali untuk zona bebas tertentu seperti DIFC atau ADGM yang memiliki sistem sendiri [7]
[26]. Bagi sebagian besar pekerja sektor swasta dan perusahaan di daratan utama (mainland) dan di banyak zona bebas, mengajukan keluhan ke MoHRE adalah langkah pertama yang wajib dilakukan [2][7][15].
Langkah 1: Mengajukan Keluhan Ketenagakerjaan Anda ke MoHRE
Jadi, Anda punya keluhan di tempat kerja – lalu bagaimana? Baik pekerja maupun pemberi kerja berhak mengajukan keluhan ketenagakerjaan ke MoHRE jika mereka meyakini hak-hak mereka berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau kontrak kerja telah dilanggar [2]&size=28)
[11]
[12][15][17]
[22]. Umumnya disarankan untuk segera mengajukan keluhan Anda, seringkali dalam waktu 30 hari sejak masalah terjadi, untuk memastikan keluhan tersebut masuk dalam jangka waktu yang disyaratkan [12].
Bagaimana cara mengajukannya? MoHRE menawarkan beberapa saluran yang mudah:
•
Agar berhasil mengajukan, Anda perlu menyiapkan informasi dan dokumen penting. Ini termasuk detail pribadi atau perusahaan Anda (nama, ID, info kontak), deskripsi masalah yang jelas, dan bukti pendukung apa pun seperti kontrak, slip gaji, email, atau surat yang relevan 
[9]
[13]
[18][22]. Untuk pengajuan online, bersiaplah untuk verifikasi identitas, seringkali melalui OTP yang dikirim ke ponsel atau email Anda [9][13][18].
Langkah 2: Fase Mediasi & Penyelesaian Damai MoHRE
Setelah keluhan Anda diajukan, tujuan utama MoHRE, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan, adalah mencoba membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian secara damai [2]
[5]
[6][11][12][15]
[29]. MoHRE tidak memihak; sebaliknya, mereka bertindak sebagai fasilitator netral [7]
[8][15][26]. Seorang pejabat MoHRE, seringkali seorang peneliti hukum, akan meninjau keluhan dan bukti [9]. Mereka kemudian akan menghubungi orang yang mengajukan keluhan dan pihak lain yang terlibat [9]. Seringkali, MoHRE akan menjadwalkan pertemuan mediasi, yang bisa dilakukan secara langsung atau virtual, untuk membahas masalah dan mencari solusi potensial [7][9][26]. Undang-undang memberi MoHRE jangka waktu tertentu, biasanya 14 hari sejak tanggal pengajuan, untuk mencoba penyelesaian damai ini [2][7][11][12][26]. Pentingnya, undang-undang juga menawarkan perlindungan bagi pekerja selama fase ini; MoHRE memiliki wewenang untuk berpotensi mewajibkan pemberi kerja untuk terus membayar gaji pekerja hingga dua bulan jika sengketa tersebut menyebabkan penangguhan upah 
[3][5][6][11][29].
Langkah 3A: Resolusi melalui Keputusan MoHRE (Klaim ≤ AED 50.000)
Di sinilah segalanya berubah secara signifikan berkat pembaruan hukum terkini (Keputusan Undang-Undang Federal No. 20 Tahun 2023 / No. 9 Tahun 2024) [3][5][6][7][29][24]. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, dan total nilai klaim adalah AED 50.000 atau kurang, MoHRE kini memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat atas masalah tersebut [3][6][7][9][29][24]. Ini bukan hanya rekomendasi; keputusan ini memiliki kekuatan perintah pengadilan dan dapat ditegakkan secara hukum (seperti surat perintah eksekusi) [3][7]. MoHRE juga dapat mengeluarkan keputusan final semacam itu jika penyelesaian yang sebelumnya disepakati dan disetujui oleh mereka kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, terlepas dari jumlah klaim awal [3][7][24]. Jika Anda tidak setuju dengan keputusan final MoHRE, jangan khawatir, ada proses banding. Anda berhak mengajukan banding atas keputusan tersebut langsung ke Pengadilan Banding dalam waktu 15 hari kerja setelah diberitahu [3][6][7][12][29]. Pengajuan banding ini menunda pelaksanaan keputusan MoHRE hingga Pengadilan Banding membuat putusannya [3].
Langkah 3B: Rujukan ke Pengadilan Perburuhan (Klaim > AED 50.000)
Apa yang terjadi jika mediasi gagal dalam jangka waktu 14 hari, dan nilai klaim Anda lebih dari AED 50.000? Dalam skenario ini, MoHRE tidak mengeluarkan keputusan final sendiri [3][5][7][24]. Sebaliknya, MoHRE diwajibkan untuk merujuk sengketa tersebut ke Pengadilan Perburuhan yang berwenang [2][3][5][7][9][11][12][15][24][26]. Untuk melakukan ini, MoHRE menyiapkan ringkasan sengketa, termasuk argumen dari kedua belah pihak dan komentar atau rekomendasinya sendiri [2][11][12][29]. Memorandum ini dan berkas kasus kemudian dikirim secara elektronik ke Pengadilan Perburuhan [2][7]. MoHRE akan memberitahu kedua belah pihak tentang rujukan tersebut [9]. Kemudian, sangat penting bagi penggugat (orang yang awalnya mengajukan keluhan) untuk mengambil langkah berikutnya dan secara resmi mendaftarkan kasus tersebut dalam sistem Pengadilan Perburuhan [2][11].
Memahami Pengadilan Perburuhan Dubai: Tahap Berikutnya
Jadi, kasus Anda menuju ke Pengadilan Perburuhan. Apa sebenarnya itu? Pengadilan Perburuhan adalah sirkuit khusus dalam Pengadilan Tingkat Pertama Dubai, yang dirancang khusus untuk menangani sengketa ketenagakerjaan dari sektor swasta 
[31]
[1][15][27]. Yurisdiksinya mencakup kasus-kasus yang dirujuk oleh MoHRE (klaim di atas AED 50.000) dan banding terhadap keputusan final MoHRE (klaim di bawah AED 50.000) [7][15]
[21][26][27][28]. Pengadilan ini menerapkan UU Ketenagakerjaan UEA dan mencakup perusahaan di daratan utama (mainland) dan di sebagian besar zona bebas (tidak termasuk zona bebas keuangan seperti DIFC/ADGM) [7][15][26][27].
Penting untuk memahami di mana posisi Pengadilan Perburuhan dalam sistem peradilan tiga tingkat Dubai secara keseluruhan: Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Kasasi [31][8]
[10]
[14]
[25]. Ini berarti keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Perburuhan (sebagai bagian dari Pengadilan Tingkat Pertama) berpotensi diajukan banding ke Pengadilan Banding, dan dalam beberapa kasus bernilai tinggi, bahkan lebih lanjut ke Pengadilan Kasasi [3][8][25][27]. Proses pengadilan terutama dilakukan dalam bahasa Arab, jadi semua dokumen yang Anda serahkan harus diterjemahkan secara resmi [3]
[19][20][26]. Kasus sangat bergantung pada bukti tertulis, dan persidangan dipimpin oleh hakim [7][21][24][26]. Satu poin penting: pekerja yang mengajukan klaim umumnya dibebaskan dari biaya pengadilan jika nilai klaim di bawah AED 100.000, membuat keadilan lebih mudah diakses [29][27][28].
Tips Praktis & Sumber Daya Utama
Menangani sengketa ketenagakerjaan bisa membuat stres. Berikut beberapa tips praktis:
Untuk Pekerja:
•
Ketahui hak-hak dasar Anda berdasarkan UU Ketenagakerjaan UEA (Keputusan Undang-Undang Federal No. 33 Tahun 2021) [2].
Untuk Pemberi Kerja:
Kontak Penting MoHRE:
Mengingat kompleksitas hukum, terutama jika kasus berlanjut ke Pengadilan Perburuhan, mencari nasihat dari profesional hukum yang berkualifikasi dan berspesialisasi dalam hukum ketenagakerjaan UEA seringkali direkomendasikan [7][15][21]. Mereka dapat membantu Anda memahami nuansa dan menavigasi prosedur pengadilan secara efektif [7][21][24][26].
Coba Gratis